by

ANGGARAN DASAR RIFA’IYAH

 

MUKADDIMAH

 

Bismillaahirrohmaanirrohiem

Bahwa Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie bin Muhammad Marhum adalah seorang ulama kharismatik mendirikan sebuah pesantren dan merintis terbentuknya komunitas muslim di Kalisalak Kabupaten Batang Jawa Tengah pada abad ke XIII H atau abad ke XIX M.

 

Untuk pedoman perjuangan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, beliau menyusun lebih dari 54 judul kitab yang ditulis dalam huruf Arab berbahasa Jawa yang dikenal dengan nama “Kitab-kitab Tarajumah”. Para santri dan pengikutnya kini tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta keturunannya di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

 

Bahwa seminar nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie, kesinambungan dan perubahannya di Yogyakarta tanggal   12 – 13 Desember 1990 mengamanatkan agar Jama’ah Rifa’iyah menyusun langkah-langkah untuk melaksanakan hasil-hasil seminar, terutama mengenai usul pengangkatan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie menjadi Pahlawan Nasional dan membentuk organisasi sebagai wadah perjuangannya.

 

Untuk dapat melaksanakan amanat seminar nasional tersebut dan untuk menjamin kesinambungan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie menanamkan aqidah Ahlus Sunnah wal-Jamaah dalam madzhab Asy-Syafi’ie kepada masyarakat melalui karya-karyanya itu, ulama dan cendekiawan Rifa’iyah membentuk organisasi kemasyarakatan sebagai wadah perjuangan, penyeluran ide dan gagasan, wadah komunikasi timbal balik dan peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

 

 

 

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

 

Pasal 1

Organisasi ini bernama Rifa’iyah

 

Pasal 2

  • Organisasi ini berkedudukan di Batang Jawa Tengah.
  • Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II

AZAS, AQIEDAH DAN SIFAT

 Pasal 3

  • Organisasi ini berasaskan Pancasila.
  • Organisasi ini beraqiedah Islamiyah dan berhaluan Ahlus Sunnah wal-Jamaah.
  • Organisasi ini bersifat sosial keagamaan.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

 Pasal 4

  • Rifa’iyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan didirikan untuk menghimpun potensi murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie agar lebih berperan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Allah Subhanahu Wata’ala.
  • Untuk menjamin kesinambungan dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam kepada masyarakat secara mudah, tepat, dan benar.

 Pasal 5

  • Organisasi Rifa’iyah berfungsi sebagai wadah penyaluran ide, gagasan, dan kegiatan anggota dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional.
  • Organisasi Rifa’iyah berfungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota, organisasi, dan pemerintah.

BAB IV

USAHA

 Pasal 6

  • Mengembangkan kelembagaan pendidikan.
  • Mengembangkan dakwah dan pengajaran Agama Islam secara mudah, relevan dan dapat diamalkan.
  • Mengembangkan ukhuwah Islamiyah.
  • Meningkatkan kesejahteraan umat.

BAB V

KEANGGOTAAN

 Pasal 7

Anggota Rifa’iyah adalah umat Islam yang setia dan simpati terhadap dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie yang suka rela dan ikhlas menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 Pasal 8

  • Setiap anggota mempunyai hak
  • Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih.
  • Tentang penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 Pasal 9

  • Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama dan kehormartan organisasi.
  • Setiap anggota berkewajiban untuk memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  • Setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah digariskan oleh organisasi.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN WEWENANG

 Pasal 10

  • Susunan organisasi terdiri dari Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah, Tingkat Daerah, Tingkat Cabang, dan Tingkat Ranting.
  • Tingkat Pusat dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Tingkat Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Tingkat Daerah dipimpin oleh Pimpinan Daerah, Tingkat Cabang dipimpin oleh Pimpinan Cabang, dan Tingkat Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 11

  • Pimpinan Pusat berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam Muktamar.

  • Pimpinan Wilayah berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Wilayah.
  • Pimpinan Daerah berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Daerah.
  • Pimpinan Cabang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Cabang.
  • Pimpinan Ranting berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan Musyawarah Ranting.

Pasal 12

  • Pimpinan Pusat berwenang untuk mengesahkan susunan dan personalia Pimpinan Wilayah.
  • Pimpinan Wilayah berwenang untuk mengesahkan susunan dan personalia Pimpinan Daerah.
  • Pimpinan Daerah berwenang untuk mengesahkan susunan dan personalia Pimpinan Cabang.
  • Pimpinan Cabang berwenang untuk mengesahkan susunan dan personalia Pimpinan Ranting.

 BAB VIII

BADAN DAN LEMBAGA ORGANISASI

 Pasal 13

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi, dapat dibentuk badan atau lembaga yang bersifat otonom.

 Pasal 14

  • Badan otonom adalah organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat.
  • Lembaga adalah organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan organisasi yang menyangkut bidang kegiatan tertentu.
  • Badan otonom dan lembaga tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

 BAB IX

PENGESAHAN DAN PERUBAHAN

 Pasal 15

  • Anggaran Dasar ini disahkan untuk pertama kalinya oleh ulama dan cendekiawan peserta Silatuirahmi Kerja Pertama Majelis Ulama Rifa’iyah Tarajumah selaku panitia pendiri.
  • Anggaran Dasar untuk selanjutnya diubah, disempurnakan, dan disahkan oleh Muktamar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) utusan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
  • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) suara.

 BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

 Pasal 16

Organisasi ini dapat dibubarkan oleh keputusan Muktamar dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) di atas.

 BAB XI

PENUTUP

 Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed